LAPORAN BPK KEPADA DPR

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haris Azhar (kiri) mengikuti Rapat Paripurna DPR dengan agenda pelaporan hasil pengelolaan subsidi kepada 11 objek pemeriksaan yaitu sembilan BUMN dan dua Perusahaan Umum (Perum) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/10). BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran subsidi PLN tahun 2012-2014 sebesar Rp 6,26 triliun, hal tersebut terjadi karena penghentian penerapan kebijakan akuntansi terkait perjanjian pembelian listrik swasta. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.