PEMERINTAH DAN DPR SEPAKATI RKUHP

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) didampingi pakar hukum perumus RKUHP Muladi (tengah), Harkristuti Harkrisnowo (kedua kiri) dan Edward Omar Sharif Hiariej (kiri) menyampaikan tanggapan pemerintah tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019). Pemerintah bersama DPR menyepakati RKUHP untuk selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang melalui rapat paripurna. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz