PUBLIKASI PERHITUNGAN CEPAT

JAKARTA, 17/3 - PUBLIKASI PERHITUNGAN CEPAT. Empat saksi ahli pemohon (dari kanan), Irman Putra Sidin, M. Qodari, Chairul Huda, dan Arman Salam menyimak keterangan dari pihak pemerintah saat mengikuti sidang lanjutan uji materi terhadap UU No. 10/2008 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (17/3). Ketua Umum Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), Denny Yanuar Ali dan Sekjen AROPI, Umar S. Bakry selaku pemohon meminta MK untuk membatalkan keberlakuan Pasal 245 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dari UU Pemilu terkait pembatasan waktu dikeluarkannya hasil perhitungan cepat (Quick Count) pada Pemilu 2009 mendatang. FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/hp/09.