HAK SUARA SUKU PEDALAMAN POLAHI

Suku polahi, nama yang disematkan oleh masyarakat Gorontalo yang berarti orang pelarian. Mereka diduga melarikan diri dan mengasingkan diri di dalam hutan sejak zaman penjajahan belanda. Tidak heran jika hingga tahun 2019 ini, beberapa kelompok suku Polahi masih hidup dalam keterasingan dan merasa negara ini masih berada seperti keadaan penjajahan kolonial. Salah satunya suku pedalaman Polahi yang tinggal jauh di dalam perbukitan dan hutan Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo.

Di sebuah perkampungan yang ditinggali oleh tiga Kepala Keluarga (KK) dengan 13 jiwa suku Polahi itu dipimpin oleh Raja Babuta. Terdapat lima orang yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dengan begitu sudah pasti mereka memiliki hak suara yang bisa diberikan pada pemilu serentak 17 April nanti.

Namun pernyataan yang cukup mengagetkan namun hal biasa bagi mereka terungkap, suku Polahi di lokasi permukiman yang hanya memiliki tiga rumah dan dua dapur itu belum pernah menggunakan hak suara mereka ataupun belum pernah sekalipun ikut Pemilu. Raja Babuta mengaku jika mereka telah memiliki KTP elektronik sejak 2012 karena diajak oleh salah seorang teman dari perkampungan warga. "Kami belum pernah ikut Pemilu, dan tidak tau apa itu," ungkapnya.

Suku Polahi Raja babuta masih hidup berpindah-pindah di sekitar lahan mereka di perbukitan itu, dekat dengan sumber air atau sungai menjadi hal wajib bagi mereka karena sungai menjadi tempat untuk mandi, cuci, kakus bahkan untuk air minum. Mereka pun menggantungkan hidup dengan bercocok tanam dan tidak jarang para penambang emas di sekitar perbukitan itu juga menggunakan jasa mereka sebagai buruh angkut peralatan maupun keperluan tambang.

Untuk menjamin agar suku Polahi dapat mengetahui Pemilu, menggunakan hak suara bagi pemimpin negara hingga perwakilan rakyat di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten, tiga orang Relawan Demokrasi pun menembus perkebunan, melewati tujuh sungai dan menembus lebatnya hutan untuk memberikan sosialisasi kepada mereka. Beranjak dari ibukota Kabupaten Gorontalo, Limboto, dibutuhkan sembilan jam perjalanan ke permukiman suku Polahi itu.

"Di sini ada lima warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, dan beberapa lainnya belum memiliki walaupun sudah wajib pilih," ujar salah seorang Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Paramitha Kinanti. Ia menjelaskan jika sosialisasi tersebut adalah kali pertama warga Suku Polahi mendapatkan pengetahuan tentang Pemilu, dan pengenalan surat suara, tata cara mencoblos dan lainnya. "Saat memberikan sosialisasi kita cukup kesulitan dari segi bahasa karena bahasa yang berbeda, oleh karena itu kita membawa penerjemah," ungkapnya. Pemilihan Umum sejatinya adalah pesta demokrasi seluruh rakyat Indonesia yang telah memiliki hak untuk memberikan suara. Bukan hanya rakyat yang berada di perkotaan, desa ataupun dusun, suku pedalaman yang tinggal jauh dari permukiman juga sudah sepantasnya ikut memberikan hak suara dalam hiruk pikuk pesta demokrasi.