UU PERFILMAN
JAKARTA, 9/1 - UU PERFILMAN. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik (kanan) mewakili pemerintah hadir dalam sidang pengujian Undang-Undang nomor 8 tahun 1992 tentang perfilman di Jakarta, Rabu (9/1). Sejumlah praktisi film Indonesia mengajukan peninjauan kembali UU perfilman termasuk pengaturan sensor film. FOTO ANTARA/Fouri Gesang Sholeh/ama/07.
Foto Terkait