KPK Apresiasi Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya (kanan) menerima dokumen Laporan Hasil Pemantauan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan (kiri) di gedung BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (28/1). BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori 10 besar institusi pemerintah yang tanggap menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan KPK. Hal ini yang membuktikan pengelolaannya lebih baik, bersih dan sesuai harapan semua pihak termasuk pekerja seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/HO/pd/16