Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) terus berupaya dan mendorong pembangunan lumbung garam nasional dengan penekanan pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat.
Upaya itu pada ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan para petani garam di sejumlah wilayah yang selama ini dikenal menjadi sentra produksi garam di Tanah Air.
Pemerintah kemudian meluncurkan program Sentra Garam Rakyat (SEGAR). Pembangunan lumbung garam nasional berbasis sentra garam rakyat itu sejatinya merupakan implementasi dari Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
Petani berbincang sambil memandangi tumpukan garam yang baru dipanen di Desa Bunder, Pamekasan, Jawa Timur
Petani memperbaiki baling-baling tenaga angin menjelang musim garap garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Perpres ini menyatakan Kebijakan Kelautan Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor kelautan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.
Fungsi lain dari Perpres itu sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan.
Sentra garam rakyat adalah kawasan produksi garam berbasis masyarakat. Kawasan produksi garam berbasis masyarakat itu setidaknya terdapat di sembilan provinsi yang masyarakatnya secara turun temurun menekuni usaha pertanian garam yaitu Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Gorontalo.
Petani memasukkan air laut ke dalam penampungan sementara secara manual ketika hembusan angin tidak mampu menggerakkan baling-baling di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Seorang petani mengukur kadar garam dalam air laut yang diendapkan di dalam penampungan selama kurang lebih dua minggu di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Menurut Kemenko Marves, SEGAR sebagai aksi lanjut pilar ke-4, yakni Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan pada kebijakan Ekonomi Kelautan Peningkatan Kesejahteraan yang dilakukan melalui program pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu.
Pembangunan itu berdasarkan pada prinsipÐprinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulauÐpulau kecil, pulauÐpulau terluar dan perairan laut Indonesia secara realistis, serta pada kebijakan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan prasarana dan sarana.
Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan dan kapasitas para petani garam dan menyediakan kemudahan akses petani garam terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha. Kemenko Marves menegaskan bahwaÊ Êpengembangan program ini sedang dirancang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 2020-2024.
Petani memanen garam di lahan yang menggunakan teknik geomembran di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Petani memanen garam di lahan yang menggunakan teknik geomembran di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
SEGAR adalah sebuah konsep pengembangan kawasan usaha garam dari hulu ke hilir dan bersifat multi-level, yakni dari level desa, kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat yang pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi garam rakyat, menguatkan tata kelola dan kelembagaan masyarakat serta mengembangkan pasar dan nilai tambah garam rakyat yang mencakup pengelolaan lahan (on-farm) dan pascapanen non-lahan (off-farm) dan berbasis pada kemitraan.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menyebut masalah garam rakyat sudah diketahui masalahnya tapi tidak pernah dicari jalan keluarnya.
"Dari laporan yang saya terima, ada dua permasalahan utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat, pertama rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya, tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (5/10) lalu.
Petani memanen garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Petani memanen garam di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Percepatan Penyerapan Garam Rakyat" melalui "video conference" dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju.
"Data per 22 September, masih 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri kita, ini agar dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli," kata Presiden.
Petani memanen garam di lahan yang menggunakan teknik geomembran di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Pekerja mengemas garam ke dalam karung di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Buruh mengangkut garam untuk dipindahkan ke atas truk di Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur.
Pekerja memasukkan garam ke dalam gudang penimbunan di Desa Bunder, Pamekasan, Jawa Timur.
Foto dan Teks: Saiful Bahri
Editor: Widodo S Jusuf
