Pengibaran bendera di pulau terluar Papua simbol kedaulatan NKRI

Sekitar 400 peserta tim pengibaran bendera yang terdiri dari pelajar SMA, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Organisasi Kepemudaan, Organisasi Masyarakat, dan pejabat OPD menaiki KRI DR Wahidin Sudirohusodo-991 (KRI WSH-991) yang bersandar di dermaga Lantamal XIV Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (20/8/2023) sore. 

Dibawah komando Komandan KRI WSH-991 Kolonel Laut (P) Anang Setioko, Kapal pun bergerak perlahan menuju Pulau terluar Indonesia di wilayah Papua Barat Daya yaitu Pulau Fani di Distrik Kepulauan Ayau, Kabupaten Raja Ampat dengan jarak tempuh hingga 12 jam. Meski diterjang gelombang ombak setinggi skitar empat meter, kapal yang memiliki Panjang 1.400 meter tersebut tetap kokoh melaju menuju tujuan. 

Matahari pagi perlahan memunculkan rona kuning emasnya, sejumlah prajurit TNI AL mulai membawa peserta menuju Pulau Fani dengan menggunakan kapal LCT yang hanya memuat 30 orang milik KRI WSH-991 dan satu unit kapal Ambulance dengan kapasitas 10 orang. Setibanya di dermaga, peserta berjalan kaki sekitar 500 meter menuju pos penjagaan pulau terluar tempat akan dilakukannya pengibaran bendera. Mereka pun disambut meriah oleh warga Pulau Ayau dengan budaya suling tambur dan penampilan pelajar SMP Negeri 24 Ayau yang menampilkan yel-yel binaan Satgas Marinir TNI AL.

Setibanya di pulau yang memiliki panjang 4.400 meter dan lebar 500 meter serta  408 kepala keluarga dengan 1.027 jiwa tersebut, prosesi upacara pengibaran bendera pun dimulai. Diawali dengan penyerahan bendera yang dilakukan oleh kepala adat yang diiringi pasukan suling tambu kepada pasukan pengibar bendera. Selanjutnya Paskibra bersama sejumlah pasukan TNI AL mengibarkan bendera sepanjang 78 meter yang diiringi dengan pengibaran ratusan bendera di pesisir pantai.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad yang hadir dalam kegiatan yang dilakukan bertepatan dengan momentum perayaan HUT ke-78 Republik Indonesia tersebut, mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah RI yang selalu hadir untuk masyarakat Kepulaan Ayau terkhusus Pulau Fani yang merupakan bagian tak terpisahkan dari negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).