PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Berdiri dari kiri-kanan, Wakil Kapolri Komjen Pol. Nanan Soekarna, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto, dan Menteri Kehutan Zulkifli Hasan menyaksikan penandatangan bersama saat peluncuran Pedoman Penegakan Hukum Terpadu untuk pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Jakarta, Senin (20/5). Penegak hukum (Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan Kejaksaan Agung) sepakat melakukan penanganan perkara dengan pendekatan multi-door yang diharapkan mampu meminimalisi peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu Undang-undang. ANTARA FOTO/Dhoni Setiawan/ss/ama/13.