KRITISI PENYELESAIAN KASUS LAPINDO

Koordinator KontraS Haris Azhar (kanan) memberikan keterangan pers disaksikan Kepala Advokasi Hak Ekonomi Sosial KontraS Syamsul Munir kiri) di Kantor KontraS, Jakarta, Jumat (9/1). Mereka menilai kebijakan pemerintah yang telah membayarkan ganti rugi Rp781 miliar kepada korban semburan lumpur Lapindo hanya merupakan transaksi ekonomi melalui pengambilalihan aset tanpa diikuti skema rencana pemulihan komprehensif atas praktik pelanggaran HAM yang dialami warga Sidoarjo Jatim. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/ama/15.