PENGUJIAN UU PILPRES

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua MK Anwar Usman (kiri) di sela-sela memimpin sidang pembacaan sejumlah putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (21/1). MK melalui amar putusan menolak secara keseluruhan pengujian Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei/nz/15.