PENGESAHAN DPP PPP MUKTAMAR BANDUNG

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly (kedua kiri) menunjukkan surat keputusan kepada wartawan terkait dengan konflik dan permasalahan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Rabu (17/2). Menkumham kembali mengesahkan susunan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Bandung tahun 2011 dengan masa bakti selama enam bulan dikarenakan partai tersebut mengalami kekosongan kekuasaan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz/16